Hak Waris Orang Yang Hilang dan Tertawan

Pada bab ini Anda akan mempelajari:

        Hukum Orang yang Hilang

        Batas Waktu untuk Menentukan bahwa Seseorang Hilang atau Mati

        Hak Waris Orang Hilang

        Hak Waris Orang yang Tertawan

Hukum Orang yang Hilang

Orang yang hilang (mafquud) adalah orang yang tidak diketahui lagi hidup atau matinya, atau orang yang terputus beritanya, dan tidak diketahui dimana ia kini berada. Para fuqaha telah menetapkan beberapa hukum yang berkenaan dengan orang yang hilang, diantaranya adalah:

         Istrinya tidak boleh dinikahi/dinikahkan

         Hartanya tidak boleh diwariskan, dan hak kepemilikannya tidak boleh diusik, sampai benar-benar diketahui keadaannya apakah ia masih hidup atau sudah mati. Atau telah berlalu selama waktu tertentu dan diperkirakan secara umum telah mati, dan qadhi (hakim) pun telah menetapkannya sebagai orang yang dianggap telah mati.

Kadang-kadang bisa juga ditetapkan sebagai orang yang masih hidup berdasarkan asalnya, hingga benar-benar tampak dugaan yang sebaliknya (yakni benar-benar sudah mati). Yang demikian itu berdasarkan ucapan Ali bin Abi Thalib r.a. tentang wanita yang suaminya hilang dan tidak diketahui rimbanya. Ali berkata: “Dia adalah seorang istri yang tengah diuji, maka hendaknya dia bersabar, dan tidak halal untuk dinikahi hingga ia mendapatkan berita yang meyakinkan akan kematian suaminya.”

Batas Waktu untuk Menentukan bahwa Seseorang Hilang atau Mati

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini terutama para ulama dari mazhab yang empat.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang hilang dan tidak dikenal rimbanya dapat dinyatakan sebagai orang yang sudah mati dengan melihat orang yang sebaya di wilayahnya, yakni tempat dia tinggal. Apabila orang-orang yang sebaya dengannya sudah tidak ada, maka ia dapat diputuskan sebagai orang yang sudah meninggal. Dalam riwayat lain, dari Abu Hanifah, menyatakan bahwa batasnya adalah sembilan puluh tahun.

Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa batasnya adalah tujuh puluh tahun. Hal ini didasarkan pada lafazh hadits secara umum yang menyatakan bahwa umur umat Muhammad saw. antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun.

Dalam riwayat lain, dari Imam Malik, disebutkan bahwa istri dari orang yang hilang di wilayah Islam, hingga tidak dikenal rimbanya, dibolehkan mengajukan gugatan kepada hakim guna mencari tahu kemungkinan-kemungkinan dan dugaan yang dapat mengenali keberadaannya atau mendapatkan informasi secara jelas melalui sarana dan prasarana yang ada. Apabila langkah tersebut mengalami jalan buntu, maka sang hakim memberikan batas bagi istrinya selama empat puluh tahun untuk menunggu. Bila masa empat puluh tahun telah usai dan yang hilang belum juga diketemukan atau dikenali rimbanya, maka mulailah ia untuk menghitung idahnya sebagaimana lazimnya istri yang ditinggal mati suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari. Bila usai masa idahnya, maka ia diperbolehkan untuk menikah lagi.

Sedangkan dalam mazhab Syafi’i dinyatakan bahwa batas waktu orang yang hilang adalah sembilan puluh tahun, yakni dengan melihat umur orang-orang yang sebaya di wilayahnya. Namun, pendapat yang paling sahih menurut anggapan Imam Syafi’i ialah bahwa batas waktu tersebut tidak dapat ditentukan atau dipastikan. Akan tetapi, cukup dengan apa yang dianggap dan dilihat oleh hakim, kemudian divonisnya sebagai orang yang telah mati. Karena menurut Imam Syafi’i, seorang hakim hendaknya berijtihad kemudian memvonis bahwa orang yang hilang dan tidak lagi dikenal rimbanya sebagai orang yang sudah mati, sesudah berlalunya waktu tertentu.

Sementara itu, mazhab Hambali berpendapat bahwa bila orang yang hilang itu dalam keadaan yang dimungkinkan kematiannya seperti jika terjadi peperangan, atau menjadi salah seorang penumpang kapal yang tenggelam, maka hendaknya dicari kejelasannya selama empat tahun. Apabila setelah empat tahun belum juga diketemukan atau belum diketahui beritanya, maka hartanya boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Demikian juga istrinya, ia dapat menempuh masa idahnya, dan ia boleh menikah lagi setelah masa idah yang dijalaninya selesai.

Namun, apabila hilangnya orang itu bukan dalam kemungkinan meninggal, seperti pergi untuk berniaga, melancong, atau untuk menuntut ilmu, maka Imam Ahmad dalam hal ini memiliki dua pendapat. Pertama, menunggu sampai diperkirakan umurnya mencapai sembilan puluh tahun Sebab sebagian besar umur manusia tidak mencapai atau tidak melebihi sembilan puluh tahun. Kedua, menyerahkan seluruhnya kepada ijtihad hakim. Kapan saja hakim menetapkannya, maka itulah yang berlaku.

Pendapat Imam Hambali dalam hal ini lebih rajih (lebih kuat), dan pendapat inilah yang dipilih az-Zaila’i (salah seorang ulama mazhab Hanafi) dan disepakati oleh banyak ulama lainnya. Sebab, memang tidak tepat jika hal ini hanya disandarkan pada batas waktu tertentu, dengan alasan berbedanya keadaan wilayah dan penduduknya. Misalnya, orang yang hilang pada saat peperangan dan pertempuran, atau banyak perampok dan penjahat, akan berbeda halnya dengan orang yang hilang bukan dalam keadaan yang demikian. Karena itu, dalam hal ini ijtihad dan usaha seorang hakim sangat berperan guna mencari kemungkinan dan tanda-tanda kuat yang dapat menuntunnya kepada vonis, apakah orang hilang tersebut masih hidup atau sudah mati. Inilah pendapat yang lebih mendekatkan kepada wujud kemaslahatan.

Hak Waris Orang Hilang

Apabila seseorang wafat dan mempunyai ahli waris, dan diantara ahli warisnya ada yang hilang dan tidak dikenal lagi rimbanya, maka cara pemberian hak warisnya ada dua keadaan:

1.      Ahli waris yang hilang tersebut sebagai penghalang bagi ahli waris lainnya (yakni termasuk ashabah tanpa ada satupun ashhabul furudh yang berhak untuk mendapat bagian).

2.      Ahli waris yang hilang tersebut bukan sebagai penghalang bagi ahli waris lainnya, bahkan ia sama berhak untuk mendapatkan warisan sesuai dengan bagian atau fardh-nya (yakni termasuk ashhabul furudh).

Pada keadaan pertama: seluruh harta warisan peninggalan pewaris dibekukan, yakni tidak diberikan kepada ahli waris, untuk sementara hingga ahli waris yang hilang tersebut muncul atau diketahui hidup dan tempatnya. Bila ahli waris yang hilang ternyata masih hidup, maka dialah yang berhak untuk menerima atau mengambil seluruh harta warisnya. Namun, bila ternyata hakim telah menetapkannya sebagai orang yang telah mati, maka harta waris tadi dibagikan kepada seluruh ahli waris yang ada dan masing-masing mendapatkan sesuai dengan bagian atau fardh-nya.

Sedangkan pada keadaan kedua, ahli waris yang ada berhak untuk menerima bagian yang paling sedikit di antara dua keadaan (yakni keadaan hidup dan matinya) orang yang hilang. Bila ahli waris yang ada, siapa saja di antara mereka yang dalam dua keadaan orang yang hilang tadi sama bagian hak warisnya, hendaknya ia diberi hak waris secara sempurna. Namun, bagi ahli waris yang berbeda bagian hak warisnya di antara dua keadaan ahli waris yang hilang tadi, maka mereka diberi lebih sedikit di antara kedua keadaan tadi. Namun, bagi siapa saja yang tidak berhak untuk mendapatkan waris dalam dua keadaan orang yang hilang, dengan sendirinya tidak berhak untuk mendapatkan harta waris sedikit pun.

Contoh 1

Seseorang wafat dan meninggalkan seorang saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, dan anak laki-laki yang hilang. Posisi anak laki-laki, seandainya ia masih hidup, maka ia merupakan penghalang bagi saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung. Karena itu, seluruh harta waris yang ada untuk sementara dibekukan hingga anak laki-laki yang hilang telah muncul. Dan bila ternyata telah mati atau telah divonis oleh hakim sebagai orang yang telah meninggal, maka barulah harta waris tadi dibagikan untuk ahli waris yang ada.

Contoh 2

Seseorang wafat dan meninggalkan istri, ibu, saudara laki-laki seayah, dan saudara laki-laki sekandung yang hilang. Dalam keadaan demikian, bagian istri adalah 1/4, ibu 1/6, dan sisanya (yakni 1/6) untuk sementara dibekukan hingga ahli waris yang hilang telah nyata benar keadaannya, atau telah divonis sebagai orang yang sudah meninggal. Jika ia masih hidup, maka saudara laki-laki seayah tidak mendapat hak waris apa pun. Namun, jika ia telah meninggal atau divonis telah meninggal oleh hakim, maka untuk ibu 1/3 dan saudara laki-laki seayah sisanya (5/12). Sebab, bila ahli waris yang hilang tadi telah divonis hakim sebagai orang yang telah meninggal, maka ibu akan mendapat bagian 1/3.

Contoh 3

Seseorang wafat dan meninggalkan suami, dua orang saudara perempuan sekandung, dan saudara laki-laki sekandung yang hilang. Maka bagaimanakah pembagian warisnya?

Dalam hal ini kita harus membuat dua cara pembagian, yang pertama dalam kategori orang yang hilang tadi dianggap masih hidup, dan yang kedua dalam kategori ia dianggap sudah meninggal. Kemudian kita satukan kedua cara tadi. Dari sinilah kita keluarkan hak waris masing-masing, kemudian membekukan sisanya.

Jika orang yang hilang tadi dianggap masih hidup, maka suami mendapat 1/2, dua orang saudara perempuan sekandung dan saudara laki-laki sekandung mendapat sisanya, dengan ketentuan bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian untuk perempuan. Dengan demikian, suami mendapat 4/8, dua orang saudara perempuan sekandung mendapat 2/8, dan saudara laki-laki sekandung mendapat 2/8.

Namun jika orang yang hilang tadi dianggap sudah meninggal, maka suami mendapat 1/2, dua orang saudara perempuan sekandung mendapat 1/2, dan saudara laki-laki sekandung tidak mendapat apa-apa, karena ia sudah meninggal.

Kita satukan antara dua pembagi dalam dua kategori tersebut, seperti dalam masalah al-munasakhat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Maka didapat KPK dari 8 dan 2 adalah 8. Dengan demikian, bagian suami adalah 4/8, dua orang saudara perempuan sekandung mendapat 2/8, sehingga masing-masing saudara perempuan sekandung mendapat 1/8. Sisanya, yakni 2/8 kita bekukan. Jika suatu saat orang yang hilang tadi ternyata masih hidup, maka sisanya ini untuk dia. Dan jika ia ternyata telah meninggal, atau mendapat keputusan telah meninggal oleh hakim, maka sisanya untuk dua orang saudara perempuan sekandung, dimana masing-masing mendapat 1/8.

Hak Waris Orang yang Tertawan

Keadaan orang yang tertawan hampir sama dengan keadaan orang yang hilang. Oleh karena itu, para ulama ilmu faraid juga membahas persoalan warisan orang yang tertawan setelah memaparkan masalah orang yang hilang.

Orang yang tertawan (al-asir) adalah orang yang tertangkap oleh musuh dan ditawan di wilayah perang. Kabar mengenai dirinya tidak bisa diketahui dan kerabatnya pun tidak mengetahui, apakah ia masih hidup atau sudah mati. Juga tidak diketahui, apakah ia masih beragama Islam atau tidak.

Apabila keadaan orang yang ditawan itu bisa diketahui, masih hidup serta masih beragama Islam, maka ia diproses sesuai ketentuan, karena di mana pun seorang muslim berada, ia berhak mewarisi dan diwarisi selama syarat-syarat mewarisi ada padanya, secara sempurna dan tidak ada orang yang dapat menghalanginya. Kendatipun saat ditawan ia dipaksa dijadikan budak, maka status budaknya tidak sah, sebab menurut jumhur ulama, seorang muslim tidak boleh dijadikan budak.

Apabila orang yang tertawan itu hidup, harta benda yang ia tinggalkan tetap menjadi miliknya dan ia bisa mewarisi dari orang lain. Apabila ia telah wafat dan dapat dibuktikan kematiannya, para ahli warisnya bisa mewarisi dari orang itu, terhitung sejak tanggal wafatnya. Jika hakim telah memutuskan bahwa orang yang ditawan itu telah meninggal berdasarkan perkiraan yang kuat, harta warisnya dapat diserahkan kepada ahli warisnya yang hidup, saat keputusan itu dikeluarkan.

<

p style=”text-align: justify”>Namun jika keadaan orang yang ditawan tersebut tidak diketahui dalam keadaan hidup atau mati, maka ia diperlakukan seperti orang hilang dengan segala ketentuannya, dan caranya telah saya jelaskan pada sub bab sebelum ini. Silahkan dipelajari contoh-contohnya pada sub bab “Hak Waris Orang Hilang”.

Beri Nilai Artikel Ini:

Istilah Percarian:
perhitungan mafquud

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
%d bloggers like this: