Hak Waris Dzawil Arham

Pada bab ini Anda akan mempelajari:

        Definisi Dzawil Arham

        Pendapat Beberapa Imam tentang Dzawil Arham

         Landasan Dalil Golongan Pertama

         Landasan Dalil Golongan Kedua

        Cara Pembagian Waris untuk Dzawil Arham

         Menurut Ahlur-Rahmi

         Menurut Ahlut-Tanzil

         Menurut Ahlul Qarabah

         Perbedaan antara Ahlut-tanzil dengan Ahlul Qarabah

         Cara Pembagian Waris Menurut Ahlul Qarabah

        Syarat-syarat Pemberian Hak Waris bagi Dzawil Arham

       Beberapa Catatan Penting

Definisi Dzawil Arham

Arham adalah bentuk jamak dari kata rahmun/rahim, yang asalnya dalam bahasa Arab berarti ‘tempat pembentukan/menyimpan janin dalam perut ibu‘. Kemudian dikembangkan menjadi ‘kerabat‘, baik datangnya dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Pengertian ini tentu saja disandarkan karena adanya rahim yang menyatukan asal mereka. Dengan demikian, lafazh rahim tersebut umum digunakan dengan makna kerabat, baik dalam bahasa Arab ataupun dalam istilah syariat Islam.

Adapun yang dimaksud dengan dzawil arham adalah setiap kerabat pewaris yang tidak termasuk ashhabul furudh dan ashabah, misalnya bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya.

Pendapat Beberapa Imam tentang Dzawil Arham

Para imam mujtahid berbeda pendapat dalam masalah hak waris dzawil arham, sama halnya dengan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah saw.. Dalam hal ini ada dua pendapat:

1.      Golongan pertama berpendapat bahwa dzawil arham atau para kerabat tidak berhak mendapat waris. Mereka mengatakan bahwa bila harta waris tidak ada ashhabul furudh atau ashabah yang mengambilnya, maka harta warisan dilimpahkan kepada baitulmal kaum muslimin untuk disalurkan demi kepentingan masyarakat Islam pada umumnya. Dengan demikian, tidak dibenarkan jika harta tersebut diberikan kepada dzawil arham. Di antara mereka yang berpendapat demikian ialah Zaid bin Tsabit r.a. dan Ibnu Abbas r.a. dalam sebagian riwayat darinya, dan juga merupakan pendapat dua imam, yaitu Malik dan Syafi’i rahimahumullah.

2.      Golongan kedua berpendapat bahwa dzawil arham (kerabat) berhak mendapat waris, bila tidak ada ashhabul furudh, ataupun ashabah yang menerima harta pewaris. Mereka berpendapat bahwa dzawil arham lebih berhak untuk menerima harta waris dibandingkan baitulmal, sebab dzawil arham memiliki kekerabatan dengan pewaris. Pendapat ini merupakan jumhur ulama, di antaranya Umar bin Khathab, Ibnu Mas’ud, dan Ali bin Abi Thalib. Juga merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal rahimahumullah.

Landasan Dalil Golongan Pertama

1.      Asal pemberian hak waris atau asal penerimaan hak waris adalah dengan adanya nash dari Al-Qur’an atau as-Sunnah. Dan dalam hal ini tidak ada satu pun nash yang pasti dan kuat yang menyatakan wajibnya dzawil arham untuk mendapat waris. Jadi, bila kita memberikan hak waris kepada mereka (dzawil arham) berarti kita memberikan hak waris tanpa dilandasi dalil yang pasti dan kuat.

2.      Dari hadits yang diriwayatkan Said bin Manshur, disebutkan bahwa Rasulullah saw. ketika ditanya tentang hak waris bibi, baik dari garis ayah maupun dari ibu, beliau saw. menjawab, “Sesungguhnya Jibril telah memberitahukan kepadaku bahwa dari keduanya tidak ada hak menerima waris sedikit pun.” Hadits ini di-tahqiq oleh Habib al-A’zhamiy, dengan mengatakan, “Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Marasil-nya dari jalur Abdullah bin Salamah dari Abdul Aziz bin Muhammad, seperti tersebut juga dalam kitab karya Baihaqi (VI/212).” Maka jika keduanya tidak berhak untuk menerima harta waris, dzawil arham yang lain pun demikian.

3.      Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, yang ada bersama anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, tidak berhak mendapatkan apa pun, hanya anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung yang mendapatkan warisan. Begitu pula bibi dari pihak ayah, yang ada bersama paman dari pihak ayah, tidak dapat menerima warisan. Terlebih lagi jika bibi hanya seorang diri (tidak bersama paman), ia tidak bisa mendapatkan warisan.

4.      Dalam kaidah ushul fiqih telah ditegaskan bahwa kemaslahatan umum harus lebih diutamakan daripada kemaslahatan pribadi. Harta peninggalan, bila ternyata tidak ada ahli warisnya secara sah dan benar, baik dari ashhabul furudh-nya ataupun para ashabahnya, bila diserahkan ke baitulmal akan dapat mewujudkan kemaslahatan umum, sebab umat Islam akan ikut merasakan faedah dan kegunaannya. Namun sebaliknya, bila diserahkan kepada kerabatnya, maka kegunaan dan faedahnya akan sangat minim, dan hanya kalangan mereka saja yang merasakannya. Dengan demikian, baitulmal lebih diutamakan untuk menyimpan harta waris yang tidak ada ashhabul furudh dan ashabahnya daripada para dzawil arham.

Landasan Dalil Golongan Kedua

Adapun golongan kedua, yakni Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, menyatakan bahwa dzawil arham atau para kerabat berhak mendapatkan waris, mereka mendasari pendapatnya itu berdasarkan ayat Al-Qur’an, “Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (al-Anfal: 75)

Makna yang mendasar dari dalil ini ialah bahwa Allah SWT telah menyatakan dalam Kitab-Nya bahwa para kerabat lebih berhak untuk mendapatkan atau menerima hak waris daripada yang lain. Disini, lafazh arham yang berarti kerabat adalah umum, termasuk ashhabul furudh, para ashabah, serta selain keduanya. Pendek kata, makna kata itu mencakup kerabat yang mempunyai hubungan rahim atau hubungan darah.

Ayat tersebut seolah-olah menyatakan bahwa yang disebut kerabat, siapa pun mereka, baik ashhabul furudh, para ashabah, atau selain dari keduanya, merekalah yang lebih berhak untuk menerima hak waris ketimbang yang bukan kerabat. Bila pewaris mempunyai kerabat dan kebetulan ia meninggalkan harta waris, maka berikanlah harta waris itu kepada kerabatnya dan janganlah mendahulukan yang lain. Jadi, atas dasar inilah maka para kerabat pewaris lebih berhak untuk menerima hak waris daripada baitulmal.

Hal ini juga berdasarkan firman-Nya yang lain, “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dan harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (an-Nisaa’: 7). Melalui ayat ini Allah SWT menyatakan bahwa kaum laki-laki dan wanita mempunyai hak untuk menerima warisan yang ditinggalkan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak. Seperti yang disepakati oleh jumhur ulama bahwa yang dimaksud dengan dzawil arham adalah para kerabat. Dengan demikian, mereka (dzawil arham) berhak untuk menerima warisan.

Kemudian sebagaimana dinyatakan oleh mayoritas ulama bahwa ayat di atas telah menghapus kebiasaan pada awal munculnya Islam, dimana pada masa itu kaum muslimin saling mewarisi disebabkan menolong dan hijrah. Dengan turunnya ayat ini, maka yang dapat saling mewarisi hanyalah antara sesama kerabat (dzawil arham). Oleh karena itu, para kerabatlah yang paling berhak untuk menerima harta peninggalan seorang pewaris.

Adapun dalil dari al-Hadits adalah ketika Tsabit bin ad-Dahjah meninggal dunia, maka Rasulullah saw. bertanya kepada Qais bin Ashim, “Apakah engkau mengetahui nasab orang ini?” Qais menjawab, “Yang kami ketahui orang itu dikenal sebagai asing nasabnya, dan kami tidak mengetahui kerabatnya, kecuali hanya anak laki-laki dari saudara perempuannya, yaitu Abu Lubabah bin Abdul Mundir.” Kemudian Rasul pun memberikan harta warisan peninggalan Tsabit kepada Abu Lubabah bin Abdul Mundzir.

Keponakan laki-laki dari anak saudara perempuan tidak lain hanyalah merupakan kerabat, yang bukan dari ashhabul furudh dan bukan pula termasuk ashabah. Dengan pemberian Rasulullah saw. akan hak waris kepada dzawil arham menunjukkan dengan tegas bahwa para kerabat berhak menerima harta waris bila ternyata pewaris tidak mempunyai ashhabul furudh yang berhak untuk menerimanya atau para ashabah.

Dalam suatu atsar diriwayatkan dari Umar bin Khathab r.a. bahwa suatu ketika Abu Ubaidah bin Jarrah mengajukan persoalan kepada Umar. Abu Ubaidah menceritakan bahwa Sahal bin Hunaif telah meninggal karena terkena anak panah yang dilepaskan seseorang. Sedangkan Sahal tidak mempunyai kerabat kecuali hanya paman dari pihak ibu, yakni saudara laki-laki ibunya. Umar menanggapi masalah itu dan memerintahkan kepada Abu Ubaidah untuk memberikan harta peninggalan Sahal kepada pamannya. Karena sesungguhnya aku telah mendengar bahwa Rasulullah saw. bersabda, “(Saudara laki-laki ibu) adalah ahli waris bagi mayit yang tidak mempunyai keturunan atau kerabat yang berhak untuk menerimanya. Dia juga yang membayarkan diyatnya dan mewarisnya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Atsar ini, yang di dalamnya Umar al-Faruq memberitakan sabda Rasulullah saw., merupakan dalil yang kuat bahwa kerabat lebih berhak menerima harta waris peninggalan pewaris ketimbang baitulmal. Kalaulah baitulmal lebih berhak untuk menampung harta peninggalan pewaris yang tidak mempunyai ahli waris dari ashhabul furudh dan ashabah-nya, maka Umar bin Khathab pasti tidak akan memerintahkan kepada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah r.a. untuk memberikan kepada paman Sahal tersebut. Sebab, Umar bin Khathab r.a adalah seorang khalifah Islam yang dikenal sangat mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan hal ini terbukti seperti yang banyak dikisahkan dalam kitab-kitab sejarah.

Adapun secara logika, sesungguhnya para kerabat jauh lebih berhak untuk menerima harta warisan daripada baitulmal. Alasannya, karena ikatan antara baitulmal dan pewaris hanya dari satu arah, yaitu ikatan Islam, karena pewaris seorang muslim. Berbeda halnya dengan seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris, dalam hal ini ia mempunyai dua ikatan: ikatan Islam dan ikatan rahim.

Oleh sebab itu, ikatan dari dua arah sudah barang tentu akan lebih kuat dibandingkan ikatan satu arah. Permasalahan ini sama seperti dalam kasus adanya saudara laki-laki sekandung dengan saudara laki-laki seayah dalam suatu keadaan pembagian harta waris, yang dalam hal ini seluruh harta waris menjadi hak saudara laki-laki sekandung. Sebab, ikatannya dari dua arah, dari ayah dan dari ibu, sedangkan saudara seayah hanya dari ayah.

Di samping itu, kelompok kedua (jumhur ulama) ini menyanggah dalil yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi’i bahwa hadits itu kemungkinannya ada sebelum turunnya ayat di atas. Atau, mungkin juga bahwa bibi (baik dari ayah atau ibu) tidak berhak mendapat waris ketika berbarengan dengan ashhabul furudh atau para ashabah.

Jadi jika kita melihat konteks hadits yang pernah dikemukakan mengenai jawaban Rasulullah saw. tentang hak waris bibi ketika itu disebabkan ada ashhabul furudh atau ada ashabah-nya. Inilah usaha untuk menyatukan dua hadits yang sepintas bertentangan.

Setelah membandingkan kedua pendapat itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pendapat jumhur ulama (kelompok kedua) lebih kuat dan akurat, karena memang merupakan pendapat mayoritas sahabat, tabi’in, dan imam mujtahidin. Di samping dalil yang mereka kemukakan lebih kuat dan akurat, juga tampak lebih adil apalagi jika dihubungkan dengan kondisi kehidupan dewasa ini, yang mana sudah cukup sulit menemukan baitulmal yang benar-benar dikelola oleh jamaah, yang amanah, yang terjamin pengelolaannya, yang adil dalam memberi kepada setiap yang berhak, dan tepat guna dalam menyalurkan harta baitulmal.

Cara Pembagian Waris untuk Dzawil Arham

Di antara ulama fiqh terjadi perbedaan pendapat mengenai tata cara memberikan hak waris kepada para kerabat, dan dalam hal ini terbagi menjadi tiga kelompok pendapat sebagai berikut:

Menurut Ahlur-Rahmi

Mengenai cara pembagian hak waris para kerabat, ahlur-rahmi menyatakan bahwa semua kerabat berhak mendapat waris secara rata, tanpa membedakan jauh-dekatnya kekerabatan, dan tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dengan perempuan.

Misalnya, seseorang wafat dan meninggalkan seorang cucu perempuan keturunan anak perempuan, seorang keponakan perempuan dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah), bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu), dan keponakan laki-laki keturunan saudara laki-laki seibu. Maka dalam hal ini mereka mendapatkan bagian waris secara rata, tanpa melebihkan atau mengurangi salah seorang dari ahli waris yang ada.

Mazhab ini dikenal dengan sebutan ahlur-rahmi disebabkan orang-orang yang menganut pendapat ini tidak mau membedakan antara satu ahli waris dengan ahli waris yang lain dalam hal pembagian, mereka juga tidak menganggap kuat serta lemahnya kekerabatan seseorang. Yang menjadi landasan mereka ialah bahwa seluruh ahli waris menyatu haknya karena adanya ikatan kekerabatan.

Mazhab ini tidak masyhur, bahkan dhaif dan tertolak. Karenanya tidak ada satu pun dari ulama atau para imam mujtahid vang mengakuinya apalagi mengikuti pendapat ini dengan alasan telah sangat nyata bertentangan dengan kaidah syar’iyah yang masyhur dalam disiplin ilmu mawarits.

Menurut Ahlut-Tanzil

Golongan ini disebut ahlut-tanzil dikarenakan mereka mendudukkan keturunan ahli waris pada kedudukan pokok (induk) ahli waris asalnya. Mereka tidak memperhitungkan ahli waris yang ada (yang masih hidup), tetapi melihat pada yang lebih dekat dari ashhabul furudh dan para ashabahnya. Dengan demikian, mereka akan membagikan hak ahli waris yang ada sesuai dengan bagian ahli waris yang lebih dekat, yakni pokoknya. Inilah pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hambal, juga merupakan pendapat para ulama mutakhir dari kalangan Maliki dan Syafi’i.

Silahkan dipahami contoh-contoh sebagai berikut:

1.      Bila seseorang wafat dan meninggalkan cucu perempuan keturunan anak perempuan, keponakan laki-laki keturunan saudara perempuan sekandung, dan keponakan perempuan keturunan saudara laki-laki seayah. Maka keadaan ini dapat dikategorikan sama dengan meninggalkan anak perempuan, saudara perempuan sekandung, dan saudara laki-laki seayah. Oleh karena itu, pembagiannya seperti berikut:

         Cucu perempuan keturunan anak perempuan mendapat 1/2 bagian

         Keponakan laki-laki keturunan saudara perempuan sekandung mendapat 1/2 bagian

         Keponakan perempuan keturunan saudara laki-laki seayah tidak mendapat bagian karena terhalang oleh keponakan laki-laki keturunan saudara perempuan sekandung. Sebab keponakan laki-laki keturunan saudara perempuan sekandung di sini sebagai ashabah, karena itu ia mendapatkan sisanya.

2.      Seseorang wafat dan meninggalkan keponakan perempuan keturunan saudara perempuan sekandung, keponakan perempuan keturunan saudara perempuan seayah, keponakan laki-laki keturunan saudara perempuan seibu, dan sepupu perempuan keturunan paman kandung (saudara laki-laki seayah). Kasus ini diibaratkan pewaris meninggalkan saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan paman kandung. Maka pembagiannya adalah sebagai berikut:

         Keponakan perempuan keturunan saudara perempuan sekandung mendapatkan 1/2 bagian

         Keponakan perempuan keturunan dari saudara perempuan seayah mendapat 1/6 sebagai penyempurna 2/3

         Keponakan laki-laki keturunan saudara perempuan seibu mendapatkan 1/6 bagian secara fardh

         Sepupu perempuan anak dari paman kandung juga mendapatkan 1/6 bagian sebagai ashabah.

Begitulah cara pembagiannya, yakni dengan melihat kepada yang lebih dekat derajat kekerabatannya kepada pewaris yang tergolong ashhabul furudh dan ashabah.

Adapun yang dijadikan dalil oleh mazhab ahlut-tanzil ini ialah riwayat yang marfu’ (sampai sanadnya) kepada Rasulullah saw.. Ketika beliau memberi hak waris kepada seorang bibi (saudara perempuan ayah) dan bibi (saudara perempuan ibu) kebetulan saat itu tidak ada ahli waris lainnya, maka beliau memberi bibi (dari pihak ayah) dengan dua per tiga (2/3) bagian, dan sepertiga lagi diberikannya kepada bibi (dari pihak ibu).

Selain itu, juga berlandaskan fatwa Ibnu Mas’ud r.a. ketika ia menerima pengaduan tentang pembagian waris seseorang yang wafat dan meninggalkan cucu perempuan keturunan anak wanita, dan keponakan perempuan keturunan saudara perempuan sekandung. Maka Ibnu Mas’ud memberikan setengah bagian untuk cucu perempuan dan setengah bagian lainnya untuk keponakan perempuan. Lebih jauh mazhab ini menyatakan bahwa hadits Rasulullah saw. dan keputusan yang dilakukan Ibnu Mas’ud menunjukkan betapa kuatnya pendapat mereka.

Adapun dalih orang-orang yang memperkuat mazhab kedua ini, yang tampak sangat logis, adalah bahwa memberikan hak waris kepada dzawil arham tidak dibenarkan kecuali dengan berlandaskan pada nash-nash umum, yang justru tidak memberikan rincian mengenai besarnya bagian mereka masing-masing dan tidak ada pentarjihan secara jelas. Oleh karena itu, dengan mengembalikan kepada pokoknya, karena memang lebih mendekatkan posisinya kepada pewaris, jauh lebih utama dan bahkan lebih berhak. Sebab, rincian besarnya bagian ashhabul furudh dan para ashabah telah dijelaskan. Maka tidak ada jalan lain untuk mengenali dan menuntaskan masalah ini kecuali dengan mengembalikan atau menisbatkannya kepada pokok ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya kepada pewaris.

Menurut Ahlul Qarabah

Mazhab ini merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib r.a. dan diikuti oleh para ulama mazhab Hanafi. Menurut Ahlul Qarabah, hak waris para dzawil arham ditentukan dengan melihat derajat kekerabatan mereka kepada pewaris. Hal ini, menurut mereka, dilakukan dengan mengqiyaskannya pada hak para ashabah, berarti yang paling berhak diantara mereka (para ashabah) adalah yang paling dekat kepada pewaris dari segi dekat dan kuatnya kekerabatan.

Sebagaimana telah diungkapkan, dalam hal melaksanakan pembagian waris untuk dzawil arham, mazhab ini membaginya secara kelompok. Dalam prakteknya sama seperti membagi hak waris para ashabah, yaitu melihat siapa yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris, kemudian barulah yang lebih kuat di antara kerabat yang ada. Selain itu, pelaksanaannya tetap mengikuti kaidah umum pembagian waris, yakni bagian laki-laki adalah dua kali bagian wanita.

Di samping itu, mazhab ketiga ini telah mengelompokkan dan membagi dzawil arham menjadi empat golongan, kemudian menjadikan masing-masing golongan mempunyai cabang dan keadaannya. Keempat golongan tersebut adalah:

1.      Orang-orang yang bernisbat kepada pewaris, yakni:

         Cucu dari keturunan anak perempuan, dan seterusnya ke bawah, baik laki-laki ataupun perempuan.

         Cicit dari keturunan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah, baik laki-laki ataupun perempuan.

2.      Orang-orang yang dinisbati kekerabatan oleh pewaris, yakni:

         Kakek yang bukan sahih, dan seterusnya ke atas, seperti ayah dari ibu, ayah dari ayahnya ibu (kakek dari ibu).

         Nenek yang bukan sahih, dan seterusnya ke atas, seperti ibu dari ayahnya ibu, ibu dari ibu ayahnya ibu.

3.      Orang-orang yang bernisbat kepada kedua orang tua pewaris, yakni:

         Keturunan saudara perempuan sekandung, atau yang seayah, atau yang seibu, baik keturunan laki-laki ataupun perempuan.

         Keturunan perempuan dari saudara laki-laki sekandung, atau seayah, seibu, dan seterusnya.

         Keturunan dari saudara laki-laki seibu dan seterusnya.

4.      Orang-orang yang bernisbat kepada kedua kakek pewaris atau kedua nenek pewaris, yakni:

         Bibi (saudara perempuan ayah) pewaris, baik bibi kandung, seayah, atau seibu. Kemudian paman (saudara laki-laki ibu) pewaris, dan bibi (saudara perempuan ibu), dan paman (saudara ayah) ibu.

         Seluruh keturunan kelompok diatas.

         Bibi dari ayah pewaris, baik yang kandung, seayah, ataupun seibu. Juga semua pamannya dan bibinya (paman dan bibi dari ayah). Juga pamannya (saudara ayah) yang seibu (mencakup semua paman dan bibi dari ibu, baik yang kandung maupun yang seayah).

         Seluruh keturunan kelompok diatas.

         Paman kakak yang seibu, dan juga paman nenek. Kemudian paman dan bibi, baik dari ayah maupun ibu, dari kakek dan nenek.

         Seluruh keturunan kelompok diatas.

Perbedaan antara Ahlut-tanzil dengan Ahlul Qarabah

1.      Ahlut-tanzil tidak menyusun secara berurutan kelompok per kelompok, dan tidak pula mendahulukan antara satu dari yang lain. Sedangkan ahlul qarabah menyusun secara berurutan dan mendahulukan satu dari yang lain sebagai analogi dari ashabah bi nafsihi.

2.      Dasar yang dianggap oleh ahlut-tanzil dalam mendahulukan satu dari yang lain adalah berdasarkan dekatnya keturunan dengan sang ahli waris ashhabul furudh atau ashabah. Sedangkan oleh ahlul qarabah yang dijadikan dasar ialah dekatnya dengan kekerabatan, dan bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian kaum wanita sebagaimana yang berlaku pula dalam kalangan ahlul ashabah.

Cara Pembagian Waris Menurut Ahlul Qarabah

Telah dikemukakan bahwa ahlul qarabah ini mengelompokkan dan memberikan urutan, dalam pembagian hak waris, dengan mengqiyas pada jalur ashabah. Dengan demikian, menurut ahlul qarabah, yang pertama kali berhak menerima waris adalah keturunan pewaris (anak, cucu, dan seterusnya). Bila mereka tidak ada, maka pokoknya: ayah, kakek, dan seterusnya. Jika tidak ada juga, maka barulah keturunan saudara laki-laki (keponakan). Bila mereka tidak ada, maka barulah keturunan paman (dari pihak ayah dan ibu). Jika tidak ada, maka barulah keturunan mereka yang sederajat dengan mereka, seperti anak perempuan dari paman kandung atau seayah. Dengan demikian, berdasarkan urutan tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok ahli waris yang lebih awal disebutkan dapat menggugurkan kelompok berikutnya.

Syarat-syarat Pemberian Hak Waris bagi Dzawil Arham

1.      Tidak ada ashhabul furudh. Sebab, jika ada ashhabul furudh, mereka tidak sekadar mengambil bagiannya, tetapi sisanya pun akan mereka ambil karena merupakan hak mereka secara radd. Sedangkan kita ketahui bahwa kedudukan ahli waris secara ar-radd dalam penerimaan waris lebih didahulukan dibandingkan dzawil arham.

2.      Tidak ada ashabah. Sebab ashabah akan mengambil seluruh hak waris yang ada, bila ternyata tidak ada ashhabul furudh. Dan bila ada ashhabul furudh, maka para ashabah akan menerima sisa harta waris yang ada, setelah diambil hak para ashhabul furudh.

3.      Apabila ashhabul furudh hanya terdiri dari suami atau istri saja, maka ia akan menerima hak warisnya secara fardh, dan sisanya diberikan kepada dzawil arham. Sebab kedudukan hak suami atau istri secara radd itu sesudah kedudukan dzawil arham. Dengan demikian, sisa harta waris akan diberikan kepada dzawil arham.

Beberapa Catatan Penting

Apabila dzawil arham (baik laki-laki maupun perempuan) seorang diri menjadi ahli waris, maka ia akan menerima seluruh harta waris. Sedangkan jika dia berbarengan dengan salah satu dari suami atau istri, maka ia akan menerima sisanya. Dan bila bersamaaan dengan ahli waris lain, maka pembagiannya sebagai berikut:

1.      Mengutamakan dekatnya kekerabatan. Misalnya, pewaris meninggalkan ahli waris cucu perempuan dari keturunan anak perempuan, dengan anak cucu perempuan dari keturunan anak perempuan, maka yang didahulukan adalah cucu perempuan dari anak perempuan. Begitu seterusnya.

2.      Apabila ada kesamaan pada kedekatan derajat kekerabatan, maka yang lebih berhak untuk dintamakan adalah yang paling dekat dengan pewaris lewat ashhabul furudh atau ashabah. Misalnya, seseorang wafat dan meninggalkan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari keturunan anak perempuan, maka yang lebih didahulukan adalah cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Dalam contoh ini, tampak ada kesamaan derajat di antara kedua ahli waris, keduanya memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris sama-sama sebagai cucu. Hanya saja, cucu perempuan keturunan anak laki-laki bernasab kepada pewaris lewat jalur ashhabul furudh, sedangkan cucu laki-laki dari keturunan anak perempuan melalui dzawil arham.

3.      Apabila segi derajat dan kedekatannya kepada pewaris sama, maka haruslah mengutamakan mana yang lebih kuat kedekatan kekerabatannya. Misalnya, seseorang wafat dan meninggalkan anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung (yakni keponakan sekandung) dengan anak perempuan dari saudara laki-laki seayah (keponakan bukan sekandung), maka dalam keadaan seperti ini kita harus mengutamakan keponakan kandung, dan berarti seluruh harta waris menjadi haknya. Yang demikian itu disebabkan keponakan kandung lebih kuat kekerabatannya. Begitulah seterusnya.

4.      Apabila dalam suatu keadaan terjadi persamaan, maka pembagiannya dilakukan secara merata. Artinya, semua ahli waris dari dzawil arham berhak menerima bagian. Misalnya, seseorang wafat dan meninggalkan seorang anak perempuan dari anak paman kandung, seorang anak perempuan dari anak paman yang lain (sekandung), dan seorang anak perempuan dari anak paman kandung yang lain. Atau dengan redaksi lain, orang yang wafat ini meninggalkan tiga putri keturunan anak paman kandung. Maka harta warisnya dibagi secara merata di antara mereka, karena ketiganya memiliki derajat yang sama dari segi kekerabatan.

<

p style=”text-align: justify; margin-left: 18pt”>5.      Aturan pemberian hak waris terhadap para dzawil arham adalah bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan, sama seperti dalam pembagian para ashabah untuk anak laki-laki dan anak perempuan, sekalipun dzawil arham itu keturunan saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu.

Beri Nilai Artikel Ini:

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
%d bloggers like this: