Fatwa Golput HT – Pertanyaan : Ada kelompok harokah yang beranggapan bahwa da’wah politik sama dengan bercampur dengan demokrasi dan itu tdk boleh, berikut petikannya : Demokrasi itu tegak diatas landasan nilai bahwa kedaulatan di tangan rakyat yang artinya rakyat atau manusia dalam hal ini berhak menentukan “hukum” yang dipandang terbaik bagi mereka. Sementara Islam tegak diatas landasan nilai bahwa kedaulatan hakiki ada ditangan Syara, artinya syariatlah yang menjadi dasar benar atau salah untuk diterapkan untuk rakyat atau manusia, tanpa memandang dari segi ‘ASAS MANFAAT’ menurut akal manusia karena hukum syara ‘PASTI’ mengandung maslahat bagi manusia (meskipun terkadang akal manusia tidak memahami hakikatnya) dan mustahil hukum syara diturunkan untuk menzalimi umat manusia. Mengenai Pemilu dari sisi teknis tidak ada larangan dalam Islam, tapi persoalannya adalah didalam sistem yang manakah pemilu itu boleh diterapkan menurut Islam? karena pemilu dalam demokrasi sama sekali tidak di desain untuk menjalankan hukum-hukum 4JJ (coba tengok kasus FIS Aljazair, atau Refah di Turki), dan kita seakan terbius oleh slogan bahwa suara mayoritaslah yang berhak untuk menentukan hukum dan kebenaran, padahal kalau kita kaji lebih dalam, hakikat dari slogan tersebut sesungguhnya kosong… karena pada faktanya suara mayoritas didalam pentas pemilu tidak selalu mencerminkan nilai kebenaran yang hakiki , tapi justru lebih tepat kalau dikatakan bahwa kedaulatan itu yang mendapat “legitimasi” dari suara mayoritas tersebut sepenuhnya ada ditangan para elit, yang dalam demokrasi kapitalis sekuler ini adalah pihak penguasa sekular dan pengusaha kapitalis. artinya para elit itulah yang seringkali menentukan nilai kebenaran dan hukum ditengah-tengah masyarakat didalam sistem kapitalis demokrasi ini Dalam persoalan ini setiap kita akan diminta pertanggungjawabannya dihadapan 4JJ SWT, mengenai argumentasi yang kita gunakan tentang halal atau haramnya pemilu, saya hanya berharap semoga tidak salah dipahami Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung akhi semua (terutama bagi antum yang sedang menyiapkan energi untuk berpesta demokrasi) Mohon penjelasannya Terima kasihIndra

Konsultasi Sosial Politik :Jawaban:

Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Alhamdulillahi rabbil `alamin, washshalatu wassalamu `ala sayyidil mursalin, wa ba`du,

Pemikiran dan logika yang digunakan oleh saudara-saudara kita adalah logika yang lumayan masuk akal juga. Sebab bila menilik kegagalan REFAH dan FIS, nampak sekali bahwa meski partai Islam sudah menang, namun belum tentu bisa berkuasa.

Dan tidak salah bila dikatakan bahwa pihak musuh Islam akan menggunakan segala cara termasuk membatalkan hasil pemilu bila ternyata yang menang adalah partai Islam. Dalam hal ini maksudnya adalah partai Islam yang konsern dengan penegakan syariat Islam. Atau sangat besar kemungkinan pihak asing akan melakukan boikot dan sebagainya kepada negara yang mengakui hasil pemilu yang dimenangkan oleh partai-partai Islam. Semua itu mungkin saja dan sudah pernah terjadi.

Tetapi sebenarnya pendapat itu bersifat ijtihadi, bukan berdasarkan nash atau ketetapan syar’i berdasarkan ayat atau nash hadits yang eksplisit. Sehingga fatwa itu sendiri masih terbuka untuk didiskusikan. Karena wilayah politik itu bukan area aqidah semata, melainkan banyak juga terkandung nilai-nilai muamalah dan teknis, dimana unsur syuro dan brainstorming dari banyak kepala menjadi cukup dominan. Sehingga yang namanya ijtihad dalam berpolitik bukanlah hal yang asing apalagi dinafikan.

Pada suatu negeri dan masa suatu masa, mungkin saja sebuah pergerakan Islam memandang bahwa dakwah secara politik praktis dan masuk ke parlemen itu adalah hal yang sia-sia. Sehingga kebijakannya pada saat itu memang tidak perlu dakwah parlementer. Kita pun pernah mengalami masa seperti ini.

Namun pada suatu waktu dan wilayah negeri yang lain, bisa juga kondisinya berbeda lagi. Sebab bisa saja menurut perhitungan dan asumsi-asumsi serta jalinan fakta dan pengamatan di lapangan oleh para ahli di bidang politik, kondisinya sudah memungkinkan untuk dilakukan dakwah secara parlementer.

Di Mesir, Ikhwanul Muslimin memutuskan untuk tidak membuat partai sendiri, melainkan menitipkan suara aktifisnya kepada partai lain yang platformnya mirip. Namun bisa jadi sistem titip menitip suara itu belum tentu relevan untuk diterapkan di negeri lainnya, misalnya Indonesia. Sebab kondisi dunia perpolitikannya sangat berbeda. Maka pertimbangan-pertimbangannya pun berbeda pula.

Sebenarnya demokrasi yang diterapkan di berbagai negeri itu tidak lain dari assesoreis yang digunakan oleh masing-masing rezim. Intinya, tidak ada negara demokratis di dunia ini yang secara 100 % menjalankan apa yang pernah dicetuskan oleh si penggagas demokrasi. Soekarno mengatakan bahwa pemerintahannya demokratis, begitu juga Soeharto. Dan hampir semua rezim akan mengatakan bahwa pemerintahannya itu demokratis. Meski pun kenyataannya belum tentu demokratis.

Rupanya istilah demokrasi itu untuk abad ini semacam menjadi merek dagang, dimana hampir semua pemerintahan akan menyebut bahwa rezimnya itu adalah demokrasi. Meski isinya bisa sangat bertentangan dengan demokrasi itu sendiri.

Maka siasat yang bisa dilakukan untuk menegakkan syariat Islam agar tidak langsung digembosi oleh Barat adalah dengan jalan melakukan beragam trik, salah satunya dengan mengatakan bahwa negara yang akan kita dirikan inipun negara demokras, paling tidak jauh dari kesan monarki. Sebab rakyat pun terlanjur telah dicekoki dengan berhala demokrasi. Pemerintahan yang terbentuk pun hasil dari sebuah proses demokrasi lewat partai dan pemilu. Maka segala ‘dagangan’ kalau tidak pakai istilah demokrasi menjadi tidak laku.

Ketika kita menamakan atau masuk ke dalam sebuah sistem yang terlanjur disebut-sebut sebagai sistem demokrasi, sama sekali tidak pernah terlintas dalam pikiran kita bahwa rakyat itu tuhan, seperti yang dipahami secara sempit dari kekuasaan di tangan rakyat. Yang dilakukan adalah mengatakan kepada lawan, ”Kalau Anda mengatakan bahwa kekuasaan di tangan rakyat, oke dan boleh saja. Tapi ketahuilah bahwa rakyat itu menginginkan hukum tuhan diterapkan di negeri ini”. .

Hasilnya akan jelas bahwa hukum Allah SWT akan berlaku dengan perantaraan diplomasi. Kira-kira hal tersebut senada dengan kisah pemuda Ashabul Ukhdud yang secara diplomatis rela memberikan kunci rahasia bagaimana caranya agar dirinya bisa dibunuh oleh penguasa. Syaratnya adalah bahwa raja dan semua rakyat harus mengucapkan syahadat ketika membunuhnya.

Jadi kita mengunakan logika lawan untuk bisa memenangkan argumentasi kita. Sama juga dengan diplomasi Nabi Ibrahim AS yang ketika ditanyakan kepadanya siapakah yang meruntuhkan tuhan-tuhan itu, Ibrahim menjawab dengan sangat diplomatis bahwa berhala yang paling besar itulah yang telah melakukannya. Diplomasi ini menohok lawan langsung tepat pada titik matinya. Sehingga mereka tercekat tak bisa menjawab kecuali dengan tangan besi.

Mereka bertanya: “Apakah kamu, yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?” Ibrahim menjawab: “Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara”. (QS.Al-Anbiya’ : 62)
)

Dengan teknik yang mirip, kita mengatakan kepada lawan bahwa kita siap beradu kekuatan dengan cara lawan, yaitu dengan mengumpulkan sebanyak mungkin suara. Sebab kita yakin bahwa mayoritas penduduk negeri ini adalah muslimin, maka sudah barang tentu bila suara terbesar itu pastilah milik umat Islam. Sayangnya selama ini suara itu malah dimanfaatkan oleh partai sekuler untuk menegakkan sistem sekuler di negeri ini. Seandainya ada partai Islam yang secara serius menggaram umat Islam sehingga bisa semua aspirasi umat tertampung dalam partai itu, insya Allah kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tidak seperti sekarang ini.

Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

[ kirim pertanyaan ]

Beri Nilai Artikel Ini:

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
%d bloggers like this: