Tentang Demo Lagi – Pertanyaan : Saya mendapat selebaran yang isinya tentang larangan demo dalam bentuk apapun…dengan dalil tentang ketaatan kepada Alloh, rasul, dan pemimpin. Tapi bagaimana dengan pemimpin di Indonesia. Kalau bisa dengan dalil yang lebih banyak dan shahih.

Konsultasi Sosial Politik :Jawaban:

Semua dalil yang digunakan tentang kewajiban taat kepada Allah, Rasul dan para pemimpin adalah benar dan shahih. Tidak ada satu pun yang kita tentang, selama memang benar-benar datangnya dari Allah dan Rasul-Nya.

Namun yang perlu dipahami adalah konteksnya. Apakah semua orang yang jadi pemimpin di suatu tempat lantas harus dipatuhi secara mutlak? Apakah ketidak-bolehan mendemo pemimpin itu tetap berlaku dimana pun meski sistemnya non-Islam/jahiliyah?

Barangkali dalam konteks khilafah Islamiyah atau negara-negara Islam yang secara tegas mengakui Islam sebagai sistem kehidupan, bolehlah dalil-dalil itu dijadikan hujjah.

Tapi konteks negara Indonesia tidak berbeda dengan negara-negara sekuler seperti Amerika atau Eropa. Sama-sama tidak mengakui agama dalam arti sebagai hukum positif. Yang membedakan hanya secara mayoritas rakyatnya beragama Islam, tapi dalam kontek sistem bernegara, hukum, politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan seterusnya, nyaris tidak ada bedanya.

Bahkan sekedar menegaskan bahwa orang Islam wajib menjalankan syariatnya dalam UUD, juga tidak mau dan bahkan menolak mentah-mentah. Ini bukti bahwa negara ini adalah sekuler. Kepemimpinannya bukan termasuk dalam konteks yang wajib ditaati secara mutlak menurut hukum syar‘i dalam dalil-dalil syar‘i.

Sebagai contoh, penguasa Indonesia -meski agamanya Islam- tidak bisa berbuat apa-apa bila ada orang berzina suka sama suka, karena hukumnya memang tidak menganggap zina itu kriminal dan melanggar hukum. Juga minum khamar, judi, riba dan lainnya

Satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan. Bila selebaran itu mengatakan bahwa kita harus taat pada pimpinan, maka demonstrasi adalah suatu aktifitas legal yang diakui secara hukum oleh pimpinan di negeri ini. Pemimpin negeri ini termasuk hukum yang berlaku membolehkan hal itu. JAdi kalau kita harus taat, maka konskuensinya kita malah justru boleh demonstrasi.

Mungkin di negeri seperti Saudi Arabia, demonstrasi dianggap barang haram, tapi justru disini dimana pemimpinnya harus ditaati, malah pemimpinnya yang melegalkan aktifitas demonstrasi. Jadi hukumnya boleh karena legal dan diakui secara hukum. Asal caranya tidak melanggar aturan seperti harus izin, melapor, tidak mengganggu ketertiban dan sebagainya.

Wallahu a‘lam bis-Shawab

Pusat Konsultasi Syariah

Beri Nilai Artikel Ini:

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
%d bloggers like this: